BATAM – Hiruk-pikuk demokrasi di tingkat akar rumput kembali menggeliat di Kecamatan Nongsa. Tepatnya di Fasum RW 12 Kavling Senjulung, Kelurahan Kabil, ratusan warga berkumpul pada Rabu (21/1/2025) malam.
Mereka tidak sekadar berkumpul. Malam itu menjadi momen krusial bagi warga Kabil untuk menitipkan masa depan lingkungan mereka langsung ke telinga Pemerintah Kota (Pemkot) Batam.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, hadir mewakili Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra. Kehadirannya bukan sekadar seremonial, melainkan untuk memastikan "belanja masalah" dan aspirasi warga benar-benar tercatat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2027.
Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut, dua isu strategis mendominasi diskusi: infrastruktur lingkungan dan pemberdayaan ekonomi.
Warga Kabil secara lugas menyampaikan kebutuhan mendesak akan perbaikan fasilitas umum (fasum), drainase, hingga akses jalan lingkungan yang memadai. Namun, tak hanya soal fisik, jeritan soal perut dan kesejahteraan juga menyeruak. Warga mendorong agar Pemkot Batam memperbanyak program pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung pada perputaran ekonomi lokal.
"Musrenbang adalah ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Ini pesan langsung dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota agar setiap kebijakan pembangunan berpihak pada kepentingan warga," tegas Firmansyah di hadapan tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, dan anggota DPRD Kota Batam yang turut hadir.
Mantan pejabat senior di Pemkot Batam ini menegaskan, pemerintah tidak akan menutup mata. Firmansyah menjamin Pemkot berkomitmen menindaklanjuti aspirasi tersebut secara transparan dan bertanggung jawab.
Namun, ia juga memberikan catatan realitas ala birokrat berpengalaman: Skala Prioritas. Mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak semua keinginan bisa disulap menjadi kenyataan dalam satu malam.
"Masyarakat diharapkan menyampaikan usulan yang terarah, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa proses penyaringan aspirasi ini berlapis. Mulai dari pra-Musrenbang, tingkat kelurahan, kecamatan, hingga nanti finalisasinya di Musrenbang tingkat kota. Proses berjenjang ini dilakukan untuk memastikan anggaran daerah benar-benar menetes ke pos yang paling krusial.
Menutup sesi dialog, Firmansyah mengapresiasi tingginya antusiasme warga Kabil. Menurutnya, partisipasi aktif warga adalah "nyawa" dari pembangunan itu sendiri. Tanpa masukan dari bawah, kebijakan di tingkat atas seringkali meleset dari sasaran.
"Keberhasilan pembangunan tidak lepas dari peran serta masyarakat. Partisipasi melalui Musrenbang menjadi kunci agar pembangunan Batam benar-benar menjawab kebutuhan warga," pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Bappeda, Camat Nongsa, Lurah Kabil, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang siap mencatat dan mengkaji usulan warga Kabil untuk wajah Batam yang lebih baik di tahun 2027.
Komentar