Aceh Tamiang — Akselerasi pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2026 mulai memberi dampak nyata bagi pemulihan sektor pendidikan pascabencana di Aceh. SMA Negeri 3 Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, menjadi salah satu sekolah yang berhasil menuntaskan rehabilitasi mobiler pembelajaran yang rusak akibat banjir.
Rehabilitasi tersebut dilakukan menyusul persetujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) atas usulan Pemerintah Aceh terkait fleksibilitas penggunaan Dana BOSP 2026 bagi satuan pendidikan terdampak bencana hidrometeorologi. Kebijakan ini membuka ruang percepatan pemulihan sarana pendidikan tanpa menunggu siklus anggaran tambahan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, mengatakan rehabilitasi mobiler di SMAN 3 Manyak Payed telah rampung seluruhnya. Sebanyak 90 set meja dan kursi siswa kini kembali layak digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. “Untuk SMAN 3 Manyak Payed, rehabilitasi mobiler sudah selesai seluruhnya. Meja dan kursi siswa yang sebelumnya rusak akibat banjir kini telah diperbaiki dan dapat digunakan kembali,” ujarnya, Sabtu (17/1/2026).
Ia menjelaskan, proses rehabilitasi dilakukan melalui skema perbaikan dan perakitan ulang, mulai dari pembongkaran, pencucian, penggantian bagian yang rusak, hingga instalasi kembali. Pendekatan ini dipilih agar pemulihan berjalan cepat, efisien, dan sesuai kebutuhan riil sekolah.
Berdasarkan rencana anggaran biaya, satu paket rehabilitasi meja dan kursi diselesaikan dengan pendekatan efisiensi material plywood, sehingga penggunaan anggaran tetap terkendali dan sesuai ketentuan teknis Dana BOSP. Hingga saat ini, lebih dari 3.000 set mobiler sekolah telah direhabilitasi di Kabupaten Aceh Tamiang.
Pendanaan rehabilitasi bersumber dari Dana BOSP Reguler Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025. Regulasi tersebut memberikan mekanisme khusus bagi sekolah terdampak bencana untuk melakukan pemeliharaan sarana prasarana melebihi batas normal, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas melalui laporan kerusakan dan pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah.
Sebagai juru bicara Posko Bencana Aceh, Murthalamuddin mendorong sekolah-sekolah lain yang terdampak banjir agar segera menuntaskan rehabilitasi sarana pembelajaran, baik mobiler maupun fasilitas pendukung lainnya. Hal ini dinilai penting agar proses belajar mengajar tidak terus terganggu akibat keterbatasan fasilitas. “Pemerintah Aceh menempatkan pemulihan sektor pendidikan sebagai prioritas. Anak-anak harus segera kembali belajar dalam kondisi yang aman dan layak, meskipun berada dalam situasi pascabencana,” tegasnya.
Pemerintah Aceh memastikan proses pemulihan pendidikan pascabencana akan terus dikawal melalui koordinasi lintas sektor, sehingga pemanfaatan Dana BOSP tepat sasaran, transparan, dan berkontribusi langsung pada keberlanjutan layanan pendidikan di wilayah terdampak.
Komentar