Banda Aceh - Kementerian Sosial memastikan bantuan sosial kebencanaan dan bantuan reguler segera disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana di berbagai wilayah Sumatra.
Penyaluran bantuan ini dilakukan dengan mengacu pada satu data yang telah diverifikasi, agar proses pemulihan sosial dan ekonomi warga dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa ketepatan data menjadi fondasi utama dalam penyaluran bantuan. Data awal dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemudian ditetapkan oleh pemerintah daerah dan diverifikasi kembali oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Hal paling krusial dalam penyaluran bantuan sosial kebencanaan adalah data dan mekanisme penyalurannya. Untuk itu, kita menggunakan satu data sebagai rujukan awal,” ujar Saifullah Yusuf saat menghadiri rapat Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Setelah data penerima bantuan dinyatakan final, Kementerian Sosial langsung menyalurkan bantuan sesuai hasil verifikasi. Penyaluran dilakukan melalui bank-bank milik negara atau PT Pos Indonesia, menyesuaikan kondisi dan akses di masing-masing daerah.
Dalam penanganan pascabencana ini, Kemensos menyiapkan berbagai bentuk bantuan, mulai dari santunan, jaminan hidup, penyediaan hunian, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga terdampak. Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar dua triliun rupiah, dengan lebih dari enam ratus miliar rupiah yang sudah siap disalurkan.
Santunan juga telah diberikan kepada lebih dari 140 ahli waris korban meninggal dunia. Sementara itu, bantuan bagi korban luka berat masih menunggu penetapan resmi dari kepala daerah setempat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa bantuan sosial tidak hanya bertujuan meringankan beban korban, tetapi juga mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Warga terdampak akan didorong untuk masuk ke dalam program bantuan berkelanjutan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
“Pemberian bantuan ini diharapkan dapat menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi warga,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang juga menerima laporan dari Koordinator Posko DPR. Laporan itu mencakup berbagai upaya di lapangan, seperti normalisasi sungai, pembukaan akses jalan, penyediaan hunian sementara, hingga pembersihan lingkungan.
Menurut Dasco, banyak persoalan teknis di lapangan sebenarnya dapat diselesaikan dengan cepat apabila komunikasi dan koordinasi antar pihak berjalan baik. “Melalui koordinasi lintas kementerian, banyak hal bisa kita selesaikan bersama,” katanya.
Kementerian Sosial menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR, BNPB, serta pemerintah daerah. Langkah ini diambil agar bantuan sosial pascabencana benar-benar tepat sasaran dan mampu membantu warga bangkit serta kembali menjalani kehidupan secara normal.
.jpeg)
Komentar