Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya untuk terus mengoordinasikan dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyukseskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas nasional tahun 2025.
Dalam keterangan resminya, Sabtu (10/5/2025), Tito menyampaikan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ sebagai bentuk dukungan konkret terhadap Badan Gizi Nasional (BGN). SE tersebut meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk meminjamkan aset tanah milik daerah kepada BGN sebagai lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pernyataan itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara daring dari Kantor Pusat Kemendagri, Kamis (8/5/2025).
Dalam SE tersebut, setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah ini bertujuan mempercepat implementasi SPPG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini terkendala akses logistik dan pelayanan gizi.
“Ini adalah bentuk dukungan nyata agar program dari Kepala Badan Gizi Nasional dapat direalisasikan dengan cepat. Kita harus bergerak bersama demi percepatan pelaksanaan program MBG,” ujar Tito.
Selain untuk pemenuhan gizi masyarakat, program MBG menurut Tito juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui dua sektor strategis: penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi lokal.
Ia memaparkan bahwa setiap unit SPPG akan melibatkan sekitar 50 relawan lokal, sehingga membuka lapangan kerja di berbagai daerah. Selain itu, MBG mendorong terbentuknya ekonomi sirkular berbasis pertanian lokal, melalui rantai pasok pangan yang mencakup penyediaan beras, telur, ayam, sayur, buah, dan susu secara berkelanjutan.
Tito juga menginstruksikan agar hasil efisiensi anggaran Pemda dapat segera dialihkan untuk mendukung realisasi program MBG, termasuk percepatan belanja APBD untuk program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Belanja daerah harus segera direalisasikan agar uang bisa segera beredar di masyarakat dan menstimulus ekonomi daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan apresiasi atas dukungan nyata Mendagri melalui kebijakan peminjaman lahan Pemda. Ia menegaskan bahwa peran Pemda sangat vital dalam memastikan kelancaran dan keberlanjutan pelaksanaan MBG.
Menurut Dadan, ada tiga peran strategis Pemda dalam mendukung program ini. Pertama, pengembangan infrastruktur SPPG sebagai dapur umum dan pusat distribusi makanan bergizi. Kedua, penguatan potensi sumber daya lokal sebagai penyedia bahan baku makanan berkualitas tinggi. Ketiga, penyaluran program MBG ke kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui keterlibatan kader Posyandu.
“Setiap SPPG rata-rata melayani sekitar tiga ribu penerima manfaat per hari, sehingga potensi ekonominya sangat besar bagi daerah. Pemda dapat menjadi motor utama penggerak rantai pasok pangan lokal,” jelas Dadan.
BGN juga telah menyiapkan insentif khusus bagi kader Posyandu yang terlibat dalam pendistribusian MBG kepada kelompok sasaran.
Dengan kolaborasi erat antara Kemendagri, Pemda, dan BGN, program Makan Bergizi Gratis diyakini tidak hanya akan meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi lokal dan memperkuat kemandirian pangan nasional.
.png)
Komentar