Muhammad Akbar Soroti Ketimpangan Tambang Emas di Luwu: Multinasional Dominan, Kontraktor Lokal Terpinggirkan

 

Luwu - Tambang emas di wilayah Luwu kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini datang dari Muhammad Akbar, Plt. Ketua Perisai Garuda Sulawesi Selatan, sekaligus putra asli tanah Luwu. Ia mengungkapkan keprihatinan mendalam atas dominasi perusahaan tambang multinasional yang menurutnya minim melibatkan pengusaha dan kontraktor lokal.

Menurut Akbar, kegiatan pertambangan yang digarap oleh perusahaan besar di Luwu cenderung eksklusif dan hanya menguntungkan segelintir pihak luar daerah. Padahal, sumber daya yang dikeruk berasal dari tanah milik masyarakat Sulsel, khususnya Luwu.

"Kami melihat adanya ketimpangan yang serius. Kontraktor tambang dari luar daerah, perusahaan pemasok solar juga bukan dari Sulsel. Rakyat Luwu hanya dijadikan penonton di kampung sendiri," tegas Akbar saat diwawancarai di Belopa, Selasa (25/6).

Kontraktor Lokal Tersisih, Pajak Daerah Menguap

Akbar mencontohkan bahwa sebagian besar kendaraan operasional pemasok BBM tambang menggunakan pelat luar Sulawesi Selatan, yang berarti kontribusi pajak kendaraan bermotor masuk ke provinsi lain, bukan ke kas Pemerintah Provinsi Sulsel ataupun Pemkab Luwu.

"Dampak ekonomi yang seharusnya dirasakan rakyat Sulsel justru hilang karena banyak transaksi dan pajak yang tidak tercatat di daerah ini. Ini kerugian fiskal nyata yang tidak boleh terus dibiarkan," ujarnya.

Menurut data Perisai Garuda Sulsel, perputaran uang dari aktivitas tambang emas di Luwu mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Namun, hampir tidak ada efek berganda yang signifikan bagi ekonomi lokal, lantaran distribusi proyek dan supply chain diserap pihak luar.

Ironi di Tanah Sendiri

Muhammad Akbar menilai bahwa yang terjadi di Luwu hari ini adalah ironi besar di tengah semangat pemerataan pembangunan. Kekayaan sumber daya alam justru menjadi ladang monopoli kontraktor besar dari luar provinsi, tanpa komitmen memajukan pelaku usaha lokal.

"Sulsel kaya emas, tapi rakyatnya miskin manfaat. Ini bukan sekadar soal investasi, tapi soal keadilan ekonomi yang sudah lama diabaikan," katanya.

Ia juga menyesalkan lemahnya keberpihakan pemerintah daerah dalam mendesak perusahaan tambang agar menjalin kemitraan dengan pengusaha dan pelaku UMKM lokal.

Desak Presiden dan Menteri ESDM Turun Tangan

Atas kondisi tersebut, Akbar mendesak perhatian langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin dan pola operasi perusahaan tambang emas di Luwu.

"Jika tidak ada intervensi dari pusat, tambang emas di Luwu hanya akan memperkaya para pemilik modal luar, sementara warga lokal hanya jadi buruh, bahkan penganggur di kampung sendiri," tandasnya.

Akbar juga mendorong pemerintah agar mewajibkan adanya alokasi pekerjaan bagi kontraktor lokal dan distribusi bahan bakar industri (solar) dari vendor lokal, sebagai bentuk keadilan partisipatif dalam rantai pasok pertambangan.

Tambang untuk Rakyat, Bukan Elite Modal

Mengakhiri pernyataannya, Akbar menegaskan bahwa tambang emas di Luwu harus menjadi sumber kesejahteraan, bukan sumber ketimpangan apalagi sumber konflik.

"Jika negara hadir, maka hadirkan regulasi yang adil. Jika pemerintah peduli, maka buktikan dengan kebijakan yang memberi ruang bagi putra daerah untuk ikut membangun negerinya sendiri," tutup Akbar.