Bandar Seri Begawan – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), mengajak negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk memperkuat kerja sama dalam memerangi penyebaran konten negatif, berita bohong (hoaks), dan meningkatkan perlindungan anak di ruang digital.
Ajakan ini disampaikan dalam forum internasional bergengsi ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) ke-17 yang diselenggarakan di Brunei Darussalam, Kamis (8/5/2025). Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, hadir sebagai ketua delegasi RI.
“Hoaks, ujaran kebencian, dan keamanan anak di dunia maya adalah isu prioritas yang membutuhkan pendekatan kawasan. ASEAN harus solid melawan ancaman digital ini,” tegas Fifi dalam sesi Ministerial Discussion bertema “MAJU: Media Advancing Joint Understanding.”
Gerakan Nasional Literasi Digital Jadi Rujukan ASEAN
Indonesia memaparkan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) sebagai salah satu inisiatif unggulan yang dapat diadopsi ASEAN untuk memperkuat daya tahan masyarakat terhadap misinformasi dan disinformasi.
“Literasi digital bukan semata kemampuan teknis, tetapi pondasi membangun pemikiran kritis. ASEAN harus bersama memastikan masyarakat mampu menyaring informasi secara bijak,” tambah Fifi.
Program GNLD dinilai selaras dengan tema MAJU, yang tak hanya berarti "maju" dalam Bahasa Indonesia, namun juga merepresentasikan semangat ASEAN dalam memajukan pemahaman bersama melalui media.
Komitmen Perlindungan Anak dan Regulasi Digital
Indonesia turut menyoroti kebijakan nasional seperti:
-
Perpres No. 32/2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital dalam mendukung ekosistem informasi yang berkualitas;
-
PP No. 21/2025 (PP TUNAS) mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital.
Fifi menegaskan pentingnya kolaborasi antarnegara dan pelaku industri untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi generasi muda.
“Anak-anak adalah masa depan ASEAN. Kita tidak bisa abai terhadap paparan konten berbahaya yang mengancam tumbuh kembang mereka,” katanya.
Dorong Investasi pada Jurnalisme Berkualitas
Kemkomdigi juga mendorong platform digital di kawasan untuk berinvestasi dalam jurnalisme berkualitas dan bertanggung jawab.
“Informasi akurat adalah tulang punggung demokrasi. Jika tidak didukung jurnalisme profesional, maka hoaks akan terus berkembang tanpa kendali,” tegas Fifi.
Kolaborasi Regional dan Dukungan Negara ASEAN
Pada pertemuan bilateral, delegasi Indonesia dan Menteri Informasi Kamboja membahas penanganan fake news, tantangan media konvensional, dan urgensi menciptakan lapangan yang adil (fair playing field) antara media lokal dan raksasa digital global.
Pertemuan AMRI ke-17 juga menghasilkan tiga dokumen penting:
-
Bandar Seri Begawan Declaration – Penegasan komitmen ASEAN dalam menangani hoaks dan memperkuat media sebagai pilar demokrasi.
-
Kuala Lumpur Declaration on Safe and Responsible Use of Social Media – Panduan penggunaan media sosial yang aman dan bertanggung jawab.
-
Joint Media Statement of the 17th AMRI and 8th ASEAN+3 Conference – Penguatan kerja sama lintas negara dan dengan mitra dialog seperti Jepang dan RRT.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, dan para pejabat tinggi dari 10 negara ASEAN, serta Timor Leste sebagai observer, dan dua mitra wicara: Jepang dan Tiongkok.
Komentar