JAKARTA — Lampu di Gedung Sekretariat Kabinet masih menyala terang pada Rabu malam (28/1/2026). Di balik pintu tertutup, sebuah pertemuan strategis berlangsung antara Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.
Pertemuan yang digelar di luar jam kerja reguler ini membahas sejumlah "pekerjaan rumah" mendesak di sektor agraria. Fokus utamanya: keberpihakan negara pada korban bencana dan penertiban penguasaan lahan oleh korporasi.
"Jalur Cepat" Sertifikat Korban Bencana
Isu kemanusiaan menjadi pembuka diskusi kedua pejabat negara ini. Pemerintah menyadari, pascabencana, warga seringkali tak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga dokumen legalitas aset paling berharga: tanah.
Menjawab keresahan tersebut, Seskab dan Menteri ATR menyepakati skema percepatan. Pembuatan kembali sertifikat tanah yang rusak atau hilang akibat bencana akan dilakukan dengan mekanisme cepat, terdata rapi, dan nol rupiah alias gratis.
"Ini adalah bentuk kehadiran negara. Warga yang sedang susah tidak boleh dibebani lagi dengan birokrasi yang berbelit untuk mengurus hak tanah mereka," ungkap sumber dari pertemuan tersebut.
Tertibkan HGU dan Lindungi Sawah
Beranjak ke isu struktural, Teddy dan Nusron "membuka data" terkait sengkarut perizinan lahan. Sorotan tajam diarahkan pada pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan izin lahan yang melenceng dari ketentuan perundang-undangan.
Pemerintah mengirim sinyal kuat: penertiban akan dilakukan tanpa pandang bulu. HGU yang tidak produktif atau menyalahi aturan tata ruang akan dievaluasi demi kepastian hukum dan keadilan agraria.
Selain itu, aspek ketahanan pangan juga menjadi benteng yang dijaga ketat. Kedua tokoh sepakat memperkuat perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Langkah ini diambil untuk mengerem laju alih fungsi lahan sawah yang kian masif, yang mengancam produksi pangan nasional.
Muluskan Program Sekolah & Koperasi Desa
Di sesi akhir, pertemuan membahas dukungan lahan untuk program strategis Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
Tantangan utamanya adalah penyediaan lahan yang cepat namun tetap prudent (kehati-hatian). Seskab Teddy menekankan pentingnya proses penggantian lahan masyarakat yang transparan dan adil.
"Prinsipnya jelas, program pemerintah harus berjalan tertib dan transparan. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa dirugikan dalam proses pembebasan atau perizinan lahan ini," tegas poin pembahasan tersebut.
Sinergi antara Setkab dan Kementerian ATR/BPN ini diharapkan menjadi akselerator bagi program-program kerakyatan, sekaligus menutup celah bagi mafia tanah yang kerap bermain di area abu-abu perizinan.
.png)
Komentar