Bojonegoro — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027, di Ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro, pada Jumat (23/1/2026).
Forum ini menjadi ruang strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat sejak tahap awal perencanaan pembangunan daerah.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan bahwa pelaksanaan FKP bertujuan menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terkait tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta program pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2027. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD sekaligus rencana kerja perangkat daerah. “RKPD disusun dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif, dengan mengedepankan prinsip bottom up dan top down,” ujar Bupati.
Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus benar-benar berangkat dari permasalahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu.
“Saya berprinsip semua keresahan masyarakat harus kita jawab. Forum ini menjadi ruang komunikasi agar perencanaan pembangunan berjalan dengan benar dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan bahwa tahun 2026 menjadi pijakan awal sekaligus momentum evaluasi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan tahun 2027 yang lebih baik. Ia menegaskan lima fokus utama pembangunan daerah, yakni penurunan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan pengangguran, dan penguatan konektivitas wilayah.
Wakil Bupati juga memaparkan sejumlah agenda prioritas yang perlu dituntaskan, di antaranya memastikan seluruh anak Bojonegoro mengenyam pendidikan. Saat ini masih terdapat 4.123 anak yang belum bersekolah, sehingga diperlukan langkah bertahap melalui optimalisasi pendidikan formal dan nonformal.
Di sektor kesehatan, program bebas tuberkulosis (TBC) menjadi perhatian dengan penugasan seluruh puskesmas untuk menuntaskan pengobatan pasien selama enam bulan. Pemkab Bojonegoro juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan tenaga medis, khususnya dokter puskesmas, melalui penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Pada bidang infrastruktur dasar, pemerintah daerah menargetkan seluruh rumah di Bojonegoro teraliri listrik pada 2026, menyusul masih adanya 776 rumah belum berlistrik. Selain itu, perbaikan rumah tidak layak huni, penanganan banjir melalui penguatan sistem drainase dan pompa air, serta pengawasan lingkungan juga menjadi prioritas.
Keberlanjutan swasembada pangan turut menjadi fokus, seiring peningkatan produksi padi dari 710 ribu ton menjadi 884 ribu ton, serta penguatan produktivitas jagung dan tebu. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan dan peningkatan konektivitas antarwilayah juga masuk dalam arah kebijakan pembangunan daerah.
“Seluruh perangkat daerah diharapkan menyelaraskan program dengan RPJMD dan mendukung program strategis pemerintah pusat, termasuk penyusunan data tunggal agar seluruh program tepat sasaran,” pungkas Wakil Bupati.
Komentar