NDUGA, PAPUA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja bersama ke Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu (7/6/2025), dalam rangka memperkuat sinergi antara sektor pertahanan dan keuangan negara guna menjaga stabilitas nasional di wilayah rawan konflik.
Setibanya di Bandara Timika, rombongan langsung melanjutkan penerbangan menuju Kenyam, ibu kota Nduga, sebelum meninjau langsung Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku yang berada di garis depan pengamanan.
Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian besar terhadap keamanan dan pembangunan di wilayah Papua Pegunungan, termasuk penguatan kesejahteraan pasukan di daerah operasi.
Sinergi Dua Pilar Negara: Pertahanan dan Keuangan
Dalam pernyataannya, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa pertahanan yang kokoh tidak bisa berjalan tanpa dukungan keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Ia menyebut, stabilitas anggaran menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pertahanan yang responsif dan modern.
“Pertahanan bukan hanya soal senjata, tapi juga soal keberlanjutan. Dan keberlanjutan itu tidak mungkin terwujud tanpa dukungan fiskal yang kuat,” ujar Sjafrie.
Senada, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa keamanan dan stabilitas wilayah menjadi salah satu syarat mutlak untuk menjamin pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan merata.
“Ketika daerah aman, pembangunan berjalan. Dan ketika pembangunan berjalan, ekonomi rakyat bangkit,” tegas Sri Mulyani.
Tinjau Kondisi Prajurit dan Situasi Terkini
Sebelum meninjau fasilitas Poskotis, kedua menteri menerima paparan situasi keamanan terkini dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi. Mereka juga berdialog langsung dengan para prajurit, mendengarkan aspirasi, serta melakukan pengecekan terhadap kesiapan perlengkapan tempur.
Karena kondisi keamanan yang masih rentan, seluruh rombongan mengenakan rompi antipeluru selama berada di area operasi.
Papua dalam Fokus Strategis Nasional
Kunjungan ini dinilai sebagai langkah konkret dalam memperkuat kehadiran negara di Papua, khususnya di wilayah yang masih menghadapi tantangan keamanan. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan dan stabilitas nasional tidak boleh terhenti akibat gangguan separatisme dan kekerasan bersenjata.
Dalam waktu dekat, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan dikabarkan akan menyusun skema anggaran khusus untuk mendukung operasi teritorial, penguatan infrastruktur pertahanan, serta layanan dasar di wilayah tertinggal dan rawan konflik seperti Nduga.
.jpg)
.jpeg)
Komentar