Jakarta – Di era percepatan teknologi informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya untuk melakukan lompatan besar dalam pemberantasan korupsi melalui peluncuran program “KPK for DIGI”. Program ini menandai langkah strategis lembaga antirasuah dalam mengintegrasikan transformasi digital ke dalam seluruh proses kerjanya.
Bertema “Berubah Bersama, Berdaya Digital: Membangun Pola Pikir Digital yang Adaptif, Kolaboratif, dan Berorientasi Solusi”, peluncuran ini digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan bahwa transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi juga soal membentuk pola pikir baru yang lebih adaptif, kolaboratif, dan fokus pada solusi.
"KPK for DIGI dibangun di atas empat pilar utama: Digital Impact to Anti-Corruption, Integration Data, Global Collaboration, dan Innovative Framework," jelas Setyo.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital akan terlihat dari dampaknya terhadap pemberantasan korupsi secara nyata—baik dalam proses internal, penguatan SDM, hingga peningkatan kepercayaan publik.
“Kita tidak hanya bicara alat digital, tapi tentang kesadaran kolektif, integrasi data, serta penguatan tata kelola berbasis kolaborasi global dan kerangka kerja inovatif,” tambahnya.
Wakil Ketua KPK, yang juga Ketua Komite Pengarah Transformasi Digital KPK, Agus Joko Pramono, menjelaskan bahwa digitalisasi menjadi tulang punggung dalam membangun birokrasi yang efisien, transparan, dan minim celah penyimpangan.
“Digitalisasi bukan slogan, tapi semangat kolektif untuk menjadikan teknologi sebagai katalisator kinerja. Ini bagian dari visi KPK menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif,” tegasnya.
Transformasi digital bukan sekadar teknologi, tetapi tentang redesain proses bisnis dan peningkatan kompetensi birokrasi. Hal ini ditegaskan oleh Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, yang menyebut pendekatan digital by design sebagai bagian dari strategi menuju Government 5.0 dalam RPJMN 2025–2029.
“Desain ulang layanan digital harus sejak awal terintegrasi. Kolaborasi lintas sektor jadi kunci dalam menghadirkan sistem digital yang efektif dan berorientasi pada masyarakat,” kata Cahyono.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Jonathan G. Tarigan, menekankan pentingnya komunikasi sebagai kompetensi kunci dalam proses transformasi.
“Digitalisasi tanpa komunikasi ibarat jalan tol tanpa rambu. Jika tidak dibarengi pemahaman bersama, arah perubahan bisa salah ditafsirkan,” ujar Jonathan.
Ia mendorong internalisasi semangat digital melalui forum diskusi, pelatihan, dan kampanye internal agar perubahan tumbuh dari bawah, bukan sekadar kebijakan dari atas.
Dengan peluncuran “KPK for DIGI”, KPK tidak hanya merespons perkembangan zaman, tetapi juga memposisikan diri sebagai pelopor digitalisasi dalam sektor antikorupsi. Harapannya, pendekatan ini mampu memperkuat kepercayaan publik, mendorong birokrasi yang bersih, dan menjawab tantangan korupsi dengan solusi berbasis teknologi yang adaptif dan kolaboratif.
.jpeg)
.png)
Komentar