Menu Close Menu

PHRI Harus Aktif Berikan Layanan Halal, Berkualitas, dan Higienis kepada Wisatawan

Selasa, 11 Februari 2020 | 14.20 WIB

DHEAN.NEWS KARAWANG – Pemerintah mendorong peran aktif dan kerja sama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dalam memberikan layanan halal, terutama di destinasi wisata dengan menyediakan kebutuhan wisatawan berkualitas baik dan higienis.

“Saya meminta dukungan aktif dan kerja sama dari PHRI dalam memberikan layanan halal, utamanya di destinasi wisata dengan menyediakan kebutuhan wisatawan yang tidak saja berkualitas baik dan higienis, namun juga halal, halalan thayyiban,” tegas Wapres pada Pembukaan Musyawarah Nasional XVII PHRI dan Peluncuran Program Visit Wonderful Indonesia (VIWI) Nusantara Shocking Deals 2020 di Resinda Hotel Karawang, Senin (10/2/2020).

Lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa target utama pembangunan pariwisata dalam RPJMN 2015-2019 fokus pada kuantitas kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) dan target RPJMN 2020-2025 fokus pada kualitas pariwisata yang berdampak pada devisa negara. Hal tersebut dapat diwujudkan di antaranya dengan menyiapkan destinasi wisata, kapasitas SDM, daya dukung lingkungan serta daya saing pariwisata yang baik.
Namun, lanjutnya, pengembangan wisata berbasis Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) belum optimal dilakukan.

“Potensi pasar MICE adalah tiga kali lipat dibandingkan pasar leisure. Untuk itu, perlu diperbanyak penyelenggaraan event berskala internasional, serta dukungan dari kementerian dan lembaga maupun komunitas untuk mendorong lebih kuat lagi wisata MICE di Indonesia,” imbaunya.

Selain itu, Wapres mengungkapkan bahwa dalam pengembangan destinasi pariwisata perlu disiapkan sumber daya manusia yang mengerti dan melaksanakan prinsip sapta pesona pariwisata, seperti pelayanan yang perlu ditingkatkan, terutama di destinasi-destinasi pariwisata baru.

“Selain merupakan tugas pemerintah, khususnya pemerintah daerah, PHRI sebagai asosiasi yang bergerak di bidang hotel dan restoran juga perlu mengambil peran dalam pendidikan dan pelatihan SDM pariwisata,” pesan Wapres.

“Pemerintah bertugas untuk menetapkan kebijakan yang mendukung kemajuan sektor pariwisata dan membangun akses dan infrastruktur, namun pihak swasta juga dituntut untuk terus menciptakan inovasi atraksi dan penyediaan amenitas yang menarik dan layanan yang hangat bagi wisatawan, serta memanfaatkan digital platform sebagai media promosi,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat termasuk PHRI untuk turut membantu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi virus corona yang menjadi isu global saat ini.

“Pemerintah telah melakukan langkah antisipasi dengan mengoptimalkan penggunaan thermal scanner di bandara-bandara dan pintu masuk wisatawan mancanegara, penyiapan rumah sakit dan fasilitas kesehatan serta penghentian sementara penerbangan ke dan dari Republik Rakyat Tiongkok yang berlaku mulai tanggal 5 Februari 2020,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Wapres berpesan agar PHRI dan pihak-pihak terkait melakukan berbagai inovasi demi mendongkrak jumlah wisatawan.

“Selain itu, saya mengajak PHRI dan seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata untuk terus melakukan inovasi dalam rangka mengatasi penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara akibat mewabahnya virus corona, upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan strategi untuk mendorong peningkatan wisatawan domestik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua PHRI Haryadi Sukamdani memaparkan bahwa pembangunan infrastruktur telah memberikan dampak positif bagi bidang pariwisata. Hal ini sangat diapresiasi oleh PHRI karena pariwisata ditetapkan sebagai salah satu sektor prioritas yang perlu dikembangkan sebagai upaya meningkatkan perekonomian Indonesia.

“Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah memberikan perhatian yang sangat besar pada sektor pariwisata dengan membangun seluruh infrastruktur yang langsung berdampak positif pada kepentingan pariwisata yang meliputi bandara, jalan tol, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, dan infrastruktur digital, setelah memberikan kebijakan bebas visa bagi 169 negara,” papar Haryadi.

Sejalan dengan Haryadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menambahkan bahwa semua tempat sekarang ini adalah destinasi pariwisata, dimana semua orang dapat mengambil peran di dalamnya.
“Era hari ini semua itu adalah pariwisata, semua tempat adalah destinasi, semua kita ini adalah pemandu wisata. Bagi saya pariwisata itu adalah bisnis kebahagiaan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ridwan Kamil juga melaporkan secara singkat kegiatan terkait pariwisata yang telah dan sedang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat.

“Memperbaiki akses, jalan-jalan yang rusak kami perbaiki, membuat destinasi baru. Ada 50 proyek tahun ini yang kami kerjakan dari APBD Provinsi, KEK Pariwisata, Pangandaran, Sukabumi kami daftarkan, dan Bulan April akan ada Tourism Summit di Jawa Barat. Ada 100 titik pariwisata yang akan kami lelang kepada investor, sehingga akan ada 100 destinasi baru, 100 peluang hotel dan restoran berkembang di keindahan Jawa Barat,” lapornya.

Sebagai informasi, PHRI adalah organisasi yang berorientasikan kepada pembangunan dan peningkatan kepariwisataan, sebagai upaya ikut serta melaksanakan pembangunan nasional yang bergerak dalam bidang jasa penyediaan akomodasi pariwisata/hotel, jasa makanan dan minuman/restoran serta lembaga pendidikan pariwisata.

Hadir mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Bidang Komunikasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Bidang Infrastruktur dan Investasi Sukriansyah S. Latief, Plt. Deputi Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman Guntur Iman Nefianto dan Tim Ahli Wapres Buntario Trigis.

Komentar