Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam peresmian hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Sumatra Barat, Sabtu (24/1/2026)
Peresmian hunian sementara tersebut dilaksanakan secara serentak di empat kabupaten, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Lokasi utama peresmian dipusatkan di Huntara Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Sementara itu, peresmian di tiga kabupaten lainnya dilaksanakan secara daring dari lokasi huntara di masing-masing wilayah.
Kegiatan itu merupakan bagian dari percepatan pemulihan pascabencana, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa tempat tinggal sementara yang aman dan layak.
Berdasarkan data, tercatat sebanyak 4.742 rumah mengalami rusak berat di Provinsi Sumatra Barat akibat bencana.
Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK, Mendagri, dan Kepala BNPB secara simbolis menyerahkan kunci hunian sementara kepada perwakilan penerima bantuan. Total sebanyak 273 unit huntara telah dibangun dan tersebar di empat kabupaten di Sumatera Barat.
Selain itu, dilakukan pula penyerahan simbolis Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada penerima manfaat. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita sebagai simbol bahwa hunian sementara siap dihuni oleh masyarakat terdampak.
Suharyanto menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara menjadi salah satu prioritas utama dalam masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan.
“Hunian sementara menjadi solusi awal agar masyarakat terdampak memiliki tempat tinggal yang aman sambil menunggu proses pembangunan hunian tetap. Pemerintah memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai kebutuhan dan data di lapangan,” ujar Suharyanto.
Selain pembangunan hunian sementara, pemerintah juga mempercepat penyaluran Dana Tunggu Hunian. Sebanyak 2.279 kepala keluarga telah diusulkan sebagai penerima DTH. Dari jumlah tersebut, 1.867 rekening telah disiapkan, dan 1.393 DTH telah disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Pratikno menegaskan bahwa penanganan pascabencana dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Sementara itu, Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan ketepatan data serta percepatan realisasi program pemulihan di wilayah terdampak.
BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah akan terus melakukan pendampingan dan pemantauan agar pembangunan hunian sementara serta penyaluran Dana Tunggu Hunian di Sumatra Barat berjalan tepat sasaran.
Pemerintah berharap upaya ini dapat memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat terdampak, serta menjadi fondasi bagi kebangkitan kehidupan pascabencana.
Komentar