Makassar — DPW Asprumnas Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem perumahan nasional dengan menghadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang diselenggarakan Bank Mandiri bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKPR). Agenda ini menjadi kelanjutan sinergi pemerintah—perbankan—pelaku usaha untuk mengejar target Program 3 juta rumah 2025–2029 dalam RPJMN.
Kegiatan sosialisasi nasional yang dipusatkan di Bandung ini mencatat antusiasme tinggi: 686 peserta hadir luring yang terdiri dari 411 developer, 68 kontraktor, 58 pedagang bahan bangunan, dan 169 UMKM lainnya, serta 1.444 peserta mengikuti secara daring dari berbagai daerah.
Di Makassar sendiri, sosialisasi KPP berlangsung di Hotel Four Point, Jl. Andi Djemma No.130, menjadi momen konsolidasi pelaku perumahan Sulsel, termasuk jajaran DPW Asprumnas Sulsel.
“Kehadiran DPW Asprumnas Sulsel di forum ini adalah ikhtiar mempercepat suplai rumah layak dan terjangkau di daerah. KPP membuka akses permodalan yang selama ini menjadi hambatan utama di hulu-hilir,” demikian garis besar pernyataan DPW Asprumnas Sulsel.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pembangunan perumahan sebagai lokomotif ekonomi. Sektor ini memiliki multiplier effect besar: memberi kontribusi langsung ke 110 sektor dan tidak langsung ke 75 sektor lainnya.
“Pembangunan perumahan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi penggerak utama perekonomian. Memperkuat ekosistem perumahan berarti membuka kerja, menggerakkan industri pendukung, dan meningkatkan daya saing bangsa,” ujar Maruarar di Bandung, Jumat (19/9/2025).
Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan , menegaskan kesiapan pembiayaan melalui Kredit Program Perumahan (KPP) untuk seluruh rantai pelaku—dari developer, kontraktor, pedagang bahan bangunan, hingga UMKM.
“Bank Mandiri sangat siap mendukung pembiayaan melalui skema KPP untuk sisi suplai maupun demand. Kami hadir dengan pembiayaan yang tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan,” tegas Henry.
Melalui KPP, Bank Mandiri tidak hanya menyasar pembiayaan konstruksi dan pengembang, tetapi juga pemberdayaan UMKM untuk pembelian, pembangunan, maupun renovasi rumah. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Pemerintah—meningkatkan kesempatan kerja, kualitas SDM, dan daya saing.
Di forum Makassar, DPW Asprumnas Sulawesi Selatan menyoroti tiga titik krusial akselerasi:
1. Akses Modal Lebih Inklusif
Memastikan KPP menjangkau pengembang skala kecil-menengah, kontraktor lokal, dan UMKM bahan bangunan agar rantai pasok daerah bergerak serentak.
2. Percepatan Perizinan & Kepastian Lahan
Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah untuk memotong bottleneck izin, tata ruang, dan utilitas dasar kawasan.
3. Skema Terintegrasi Supply–Demand
Penyiapan porsi pembiayaan yang menstimulasi suplai rumah bersamaan dengan skema pembeli (end user), sehingga stok terserap cepat dan harga tetap terjangkau.
DPW Asprumnas Sulsel juga mendorong kolaborasi data proyek prioritas—mulai dari backlog per kecamatan, kesiapan lahan, hingga status utilitas—agar penyaluran KPP lebih presisi dan berimbas langsung ke penurunan backlog perumahan di Sulawesi Selatan.
.jpeg)
Komentar