Dengan kontribusi Rp3,25 triliun dari total Rp29,7 triliun PNBP K/L, Kemkomdigi mengungguli kementerian besar lainnya dan menegaskan peran strategis sektor digital dalam penerimaan negara.
Jakarta — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatatkan capaian membanggakan sebagai penyumbang terbesar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari seluruh kementerian/lembaga (K/L) pada kuartal I tahun 2025. Berdasarkan laporan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemkomdigi menyumbang Rp3,25 triliun atau 10,9 persen dari total PNBP K/L sebesar Rp29,7 triliun.
Capaian ini diumumkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Suahasil Nazara, bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (8/5/2025), di Jakarta Pusat. Suahasil menekankan pentingnya kontribusi K/L dalam menggenjot pendapatan negara non-pajak.
“PNBP dari K/L telah mencapai Rp29,7 triliun. Sebanyak 71,7 persen berasal dari 10 kementerian/lembaga terbesar, dan ini memperlihatkan betapa strategisnya peran mereka dalam konteks APBN,” ujar Suahasil.
Berikut daftar 10 besar penyumbang PNBP K/L kuartal I-2025:
-
Kemkomdigi: Rp3,25 triliun (10,9 persen)
-
Kemenhub: Rp3,16 triliun (10,6 persen)
-
Kementerian Imipas: Rp2,22 triliun (7,4 persen)
-
Polri: Rp2,12 triliun (7,1 persen)
-
Kejaksaan: Rp0,81 triliun (2,7 persen)
-
Kementerian ATR/BPN: Rp0,80 triliun (2,7 persen)
-
Kementerian Agama: Rp0,56 triliun (1,9 persen)
-
Kementerian Hukum dan HAM: Rp0,53 triliun (1,8 persen)
-
Kementerian Ketenagakerjaan: Rp0,48 triliun (1,6 persen)
-
Kementerian Pertahanan: Rp0,47 triliun (1,6 persen)
Sementara itu, total realisasi PNBP nasional hingga 31 Maret 2025 tercatat Rp115,9 triliun atau 22,6 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp513,6 triliun. Rinciannya adalah:
-
PNBP SDA Migas: Rp24,9 triliun (20,6 persen)
-
PNBP SDA Non-Migas: Rp25,7 triliun (26,5 persen)
-
PNBP Dividen BUMN: Rp10,88 triliun (12,1 persen)
-
PNBP Lainnya: Rp37,2 triliun (29,1 persen)
-
PNBP BLU: Rp17,1 triliun (21,9 persen)
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyambut positif pencapaian tersebut dan menilai bahwa hal ini menunjukkan kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap sistem layanan digital pemerintah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan publik dan pelaku industri digital. Ini adalah hasil dari sinergi seluruh jajaran Kemkomdigi. Lebih dari sekadar capaian fiskal, ini adalah tanggung jawab untuk terus berinovasi, memperkuat transparansi, dan memberikan layanan yang lebih baik,” ujar Meutya Hafid.
Menurut Meutya, Kemkomdigi juga akan terus mendorong ekosistem digital nasional sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan inklusi digital.
“Kami ingin memastikan bahwa digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang dampak nyata terhadap pembangunan dan pelayanan publik,” tegasnya.
Plh Dirjen Anggaran Kemenkeu Suahasil menambahkan, pihaknya bersama kementerian teknis akan terus mengoptimalkan potensi PNBP melalui langkah intensifikasi dan ekstensifikasi. Di antaranya dengan menyempurnakan kebijakan tarif layanan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan aset negara, dan memperluas basis penerimaan non-pajak.
Capaian Kemkomdigi yang mengungguli kementerian besar seperti Kemenhub dan Kementerian Imipas menjadi bukti bahwa sektor komunikasi dan digital kini menjadi pilar penting penerimaan negara non-pajak. Di era ekonomi digital yang berkembang pesat, peran Kemkomdigi akan semakin krusial dalam mendorong transformasi layanan publik dan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Dengan hasil yang menggembirakan ini, Kemkomdigi diprediksi akan terus memperkuat kontribusinya terhadap PNBP pada kuartal-kuartal berikutnya, sekaligus memperluas dampak positif digitalisasi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Komentar