Menu Close Menu

Jelang Pemilu 2019, 3 Satuan TNI di Aceh Latihan Penindakan Huru Hara

Senin, 11 Februari 2019 | 19.53 WIB

DHEAN.NEWS ACEH - Jelang pesta demokrasi 2019, 3 (Tiga) Satuan yakni Kodim 0104/Atim, Kodim 0117/Atam, dan Yonif Raider Khusus 111/KB Brigif 25/Siwah melaksanakan latihan dan simulasi Penindakan Huru-Hara (PHH) di Lapangan Belakang Pendopo Kabupaten Aceh Tamiang, pada Minggu 10 Februari 2019, kemarin. Hal itu dilakukan guna membantu tugas kepolisian, guna meningkatkan kesiapan pengamanan pemilu, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang dilakukan serentak, tanggal 17 April 2019 mendatang.

Koordinator Latihan PHH Pasiops Kodim 0104/Aceh Timur Kapten Inf Suharianto mengatakan bahwa, tujuan dilaksanakannya latihan PHH tersebut untuk melatih kemampuan anggota dalam menangani dan menanggulangi huru-hara. Karena tidak menutup kemungkinan, hal itu bisa saja terjadi di setiap tahapan pemilu, terutama saat menjelang Pileg dan Pilpres 2019, ungkapnya kepada Tim Media Center, Senin (11-02-2019).
"Ini merupakan salah satu tugas pokok TNI dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif," ujarnya.

Lanjut Pasiops, latihan PHH dilakukan guna melatih anggota dalam menghadapi aksi anarkis massa, sehingga tindakan cepat harus diambil. Diharapkan anggota tidak ragu-ragu dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam latihan tersebut meliputi tiga sesi materi yakni latihan formasi, latihan penindakan massa dan latihan penyelamatan korban.
Ia juga berharap, dengan mengikuti latihan PHH ini, seluruh anggota dapat memaksimalkan tugas sebagaimana mestinya. Dalam latihan PHH ini profesionalitas setiap prajurit akan meningkat sesuai dengan tugas dan jabatannya masing-masing, serta kemampuan personel dalam hal taktik dan teknis serta prosedur tetap yang harus dilaksanakan apabila menangani terjadinya aksi unjukrasa yang dilakukan dapat tercapai dengan baik, "jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Dandim 0104/Aceh Timur, sebagai aparat keamanan kita diwajibkan harus netral. Netralitas ini sudah menjadi harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab jika sampai terjadi ketidak netralan aparat keamanan dampak yang ditimbulkan sangat besar, “pungkasnya.

Komentar