DHEAN.NEWS SOLO - Kementerian Ketenegakerjaan berharap keberadaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dapat berperan positif dan berkontribusi semakin optimal dalam peningkatan kualitas, peningkatan kompetensi dan peningkatan daya saing SDM di Indonesia.
"Kemnaker sangat berharap Apindo peduli dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM dan upaya pengurangan pengangguran. Pengalaman menunjukkan tanpa kepedulian pengusaha, daerah tak akan maju. Yang rugi kita semua," kata Menaker Hanif Dhakiri dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker Bambang Satrio Lelono saat pengukuhan Dewan Pengurus Kota (DPK) Apindo Solo di Solo, Jawa Tengah, Kamis (4/10/2018) malam.
Hadir menyaksikan pengukuhan diantaranya Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo, Kepala BLK Solo Wiwit Windiana, Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kowi, Ketua Kadin Solo Gareng Haryanto dan ratusan peserta Apindo kota Solo.
Bambang Satrio menguraikan terjadinya transformasi sumber daya ekonomi tertinggi yang semula berbasis SDA dan jumlah tenaga kerja banyak dan murah telah beralih menjadi ekonomi berdasarkan pengetahuan. Artinya ekonomi berdasarkan SDM yang terampil, kompeten dan memiliki daya saing tinggi.
Hal ini dibuktikan dengan negara-negara yang tak memiliki SDA atau memiliki SDA dengan jumlah terbatas, namun bisa menjadi negara maju.
"Seperti Singapura, Korea, Jepang, Jerman dan Belanda. Mereka maju bukan karena SDA, bukan karena mampu bayar tenaga kerja murah, tetapi karena memiliki SDM yang sangat terampil," kata Bambang Satrio.
Bambang Satrio berpendapat program pemerintah ke depan yaang fokus dalam peningkatan kualitas SDM adalah program yang sangat tepat karena sangat disadari negara Indonesia hampir memiliki semuanya, kecuali jumlah tenaga kerja trampil yang memadai.
Data statistik tenaga kerja menyangkut jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 133 juta, dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah sebanyak 40 persen. Padahal ke depan, dunia akan diwarnai dengan otomatisasi dan digitalisasi, yang tidak bisa didukung atau dilaksanakan oleh tenaga kerja yang hanya berpendidikan SMP, berpendidikan menengah 28 persen (SMA/SMK) dan 12 persen berpendidikan tinggi.
Bambang Satro menyatakan tingkat pengangguran terbuka tertinggi justru berasal dari lulusan SMK disusul lulusan Politeknik. Hal tersebut menjadi problematika bahwa pendidikan vokasi dan pendidikan formal belum sepenuhnya mampu mengantarkan lulusannya masuk ke dunia kerja.
"Inilah PR kita semua, angkatan kerja kita harus ditingkatkan kualitasnya dan daya saingnya, sehingga kita mampu benar-benar bersaing dengan negara lain," katanya.
Bambang Satrio menjelaskan pengalaman dari keberhasilan negara-negara maju, disebabkan besarnya peranan dunia industri/usaha dalam memberikan kontribusi peningkatan kualitas SDM. Contohnya Jerman, dalam kelola sistem peningkatan kualitas SDMnya, didukung peranan industrinya sebanyak 85 persen dan hanya 15 persen difasilitasi pemerintah. Artinya industri menentukan standar pendidikan dan ketrampilan dan industri menyusun grand design (rencana induk) peningkatan kualitas SDM.
Iwan Lukminto selaku Ketua DPK Surakarta terpilih mengatakan meski tak mudah, pihaknya optimistis ingin membawa kebaikan perekonomian Solo secara lebih baik dan hasil terbaik.
Untuk mencapai hasil terbaik itu, kata Iwan Lukminto perlu dukungan dan kerja sama dari pemerintah, regulasi yang berlaku secara nasional maupun daerah serta berbagai paket kebijakan ekonomi yang mengatur dan mempengaruhi percepatan dan pertumbuhan ekonomi nasional termasuk kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan Indonesia.
Komentar