Menkopolhukam RI bahas Pemilu 2019 pada Vicon di Polres Luwu | DHEAN NEWS
Menu Close Menu

Menkopolhukam RI bahas Pemilu 2019 pada Vicon di Polres Luwu

Senin, 24 September 2018 | 22.41 WIB

DHEAN.NEWS LUWU - Senin (24/9) siang, bertempat di ruang Vicon Polres Luwu telah berlangsung giat Video Converence Polres Luwu bersama Mabes Polri, dalam rangka persiapan pelaksanaan Pengamanan Tahapan Pemilu RI (Pileg dan Pilpres) tahun 2018 / 2019 yang dipimpin  Menkopolhukum RI Dr.H.Wiranto,SH dan didampingi oleh Mendagri RI Tjahjo Kumolo, Kapolri Jendpol Drs.H.M.Tito Karnavian,MA,Ph.d, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan,SH serta Anggota DKPP RI Ida Budhiati, langsung dari Mabes Polri.

Di Polres Luwu sendiri Vicon ini diikuti oleh para petinggi Luwu, mulai dari Bupati Luwu Ir.H.Andi Muzdakkar,MH, Wakil Bupati Luwu H.Amru Saher,ST, Kapolres Akbp Dwi Santoso,S.Ik, Pabung Mayor ARM. Syafaruddin, Wakapolres Kompol Abraham Tahalele, Ketua Bawaslu Luwu Abd.Latif Idris, Staf KPU Luwu, para Kabag, Kasat, Kapolsek jajaran dan perwira staf Polres Luwu serta para SKPD, Camat hingga Kades se-Kabupaten Luwu. 

Dalam Vicon Menkopolhukam mengawali arahannya dengan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada semua pihak atas suksesnya beberapa Kegiatan nasional dan internasional yang berjalan lancar berkat kerjasama sinergis antar instansi pemerintah-TNI-Polri dengan para stakeholders, utamanya untuk moment Asian Games yang sangat membanggakan bagi Indonesia. Kemudian Wiranto melanjutkan dengan pemaparan tentang kesiapan Indonesia dalam bidang keamanan terkait salah satu event besar yang akan berlangsung di tahun 2019 mendatang yaitu Pemilu 2019 (Pileg dan Pilpres).

Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan bahwa keseluruh di Indonesia, ada 206.000 Caleg yang berkompetisi, "Perlu diantisipasi adanya sengketa atau gugatan antar caleg maupun partai sehingga mohon bantuan Polri dan TNI dalam pelaksanaan pengamanan" terang Arief dalam Vicon. 

Ketua Bawaslu RI Abhan,SH juga menyampaikan bahwa pihaknya telah siap mengawasi jalannya tahapan Pemilu 2019, "Semua giat kampanye apapun harus ada surat pemberitahuan ke Polisi, koordinasi intens Polri-Bawaslu, sosialisasi terus menerus ke masyarakat dan peserta Pemilu tentang potensi pelanggaran selama kampanye seperti money politic dan hoax", tutur Abhan.

Tidak dipungkiri bahwa pelanggaran Pemilu kerap menjadi  polemik panas pemicu konflik di kalangan masyarakat, sebagaimana yang telah dilansir dari data DKPP RI, bahwa di tahun 2014 sebanyak 1.147 perkara pemilu terjadi, yang didominasi terkait propesionalisme penyelenggara. Olehnya anggota DKPP RI Ida Budhiati menekankan akan pentingnya menjaga integritas penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan tahapan Pileg dan Pilpres 2019, "Utamanya pada sisi petarungan atau kompetisi terbuka dari setiap kontestan Caleg dan Capres pada Pemilu 2019 ini, sangat dibutuhkan netralitas dan menjaga kode etik dari para penyelenggara Pemilu 2019" terang Ida.

Pada kesempatan Vicon Mendagri RI Tjahjo Kumolo juga mengharapkan kepada para Kepala Daerah hingga Kades sampai Kadus, "Hukumnya wajib bantu penyelenggara Pemilu 2019, libatkan tokoh-tokoh baik Agama, Masyarakat, Adat, Pemuda dan lain-lain, untuk sukseskan Pemilu 2019" tegas Tjahjo kepada segenab perangkat Pemerintahan yang hadir.

Menurut Kapolri Tito Karnavian, tertanggal 23 September 2018 ini sudah mulai tahapan kampanye, pihak Kepolisian RI telah mempersiapkan diri di segala lini, meskipun akan banyak dinamika dan kerawanan yang bisa saja ditemui, termasuk yang berdampak pada Kamtibmas seperti aksi terorisme termasuk kejahatan jalanan dan lain sebagainya.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sendiri mengakui bahwa dengan aktifnya Ops Mantap Brata gelaran POLRI yang dititik beratkan pada terciptanya kondisi Pemilu yang aman, damai, dan sejuk serta adanya Netralitas TNI/Polri yang terjaga, dirinya yakin stabilitas keamanan di seluruh pelosok NKRI dapat berjalan kondusif.(Dian)

Komentar